SekdaTV
sekdatv.com, BALIKPAPAN - Sebanyak 12 agen statistik resmi ditugaskan di tiga kelurahan wilayah Kecamatan Balikpapan Timur, yakni Lamaru, Manggar Baru, dan Manggar. Kehadiran mereka diproyeksikan memperkuat sistem pendataan di tingkat kelurahan sekaligus mendukung kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Para agen statistik tersebut diluncurkan dalam rangkaian Program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota Balikpapan, Selasa (28/4/2026).
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, Marinda Dama Prianto, menjelaskan para agen berasal dari unsur aparatur kelurahan maupun masyarakat. Mereka akan menjadi ujung tombak pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian informasi statistik.
“Pada dasarnya mereka ditugaskan melakukan pendataan, pengolahan, sampai diseminasi data. Karena itu perlu dibekali pelatihan agar memiliki standar yang sama sesuai kaidah statistik,” ujarnya usai kegiatan sosialisasi.
Menurut Marinda, pendampingan dari BPS akan dilakukan secara menyeluruh. Agen statistik tidak hanya dibimbing melakukan pendataan lapangan, tetapi juga menyusun laporan, membuat grafik, merancang metode pendataan, hingga mempublikasikan hasil melalui media digital seperti laman kelurahan.
Ia mengatakan jenis data yang dihimpun akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Jika persoalan utama berada pada isu stunting, maka pendataan akan difokuskan pada jumlah kasus, penyebab, dan kelompok umur terdampak.
Sementara di wilayah yang memiliki potensi ekonomi atau wisata, pendataan akan diarahkan pada potensi lokal yang bisa dikembangkan menjadi basis perencanaan pembangunan.
“Kalau isu stunting maka fokusnya di sana. Kalau potensi pariwisata, maka digali data wilayah dan bagaimana mengolahnya menjadi statistik yang informatif,” ungkapnya.
Program tersebut juga ditujukan meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan agar memahami pentingnya data yang terstandar dan dapat dibandingkan antarwilayah.
Dengan sistem data yang lebih rapi, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar lebih kuat dalam menyusun kebijakan pelayanan publik maupun pembangunan di tingkat kelurahan.
