SekdaTV
sekdatv.
com, BALIKPAPAN - Fenomena banyaknya jabatan strategis yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) di lingkungan pemerintahan menjadi sorotan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur.
Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Kaltim, Syafruddin, menilai keberadaan pejabat berstatus sementara tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berpengaruh pada efektivitas jalannya pemerintahan.
Menurutnya, posisi Plt memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi strategis, terutama dalam pengambilan keputusan.
“PLT itu hanya menjalankan administrasi, bukan pengambil kebijakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berpotensi menghambat percepatan program pembangunan, terutama ketika kebijakan yang dibutuhkan bersifat strategis dan membutuhkan keputusan definitif.
Dalam praktiknya, jabatan yang belum terisi secara tetap membuat ruang gerak organisasi menjadi terbatas, sehingga berdampak pada pelaksanaan program di lapangan.
“Kalau struktur tidak diisi secara penuh, tentu ada keterbatasan dalam menjalankan program,” ungkapnya.
Syafruddin menilai, pengisian jabatan secara definitif menjadi langkah penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
Baginya, keberadaan pejabat definitif tidak hanya memperkuat fungsi organisasi, tetapi juga memperjelas arah kebijakan yang dijalankan.
Ia menegaskan, kondisi ini menjadi bagian dari catatan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Disamping itu, isu tersebut juga berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, yang sangat bergantung pada efektivitas kerja birokrasi.
Melalui forum Muscab, PKB mendorong agar penguatan struktur pemerintahan dapat menjadi perhatian, sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih maksimal dan tepat sasaran.
