SekdaTV
sekdatv.com, Balikpapan - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan tahun 2026 sebesar Rp1,85 triliun dinilai masih sangat mungkin dicapai. Komisi II DPRD Balikpapan menyebut capaian tersebut realistis sepanjang pengawasan terhadap sumber-sumber pajak daerah dilakukan konsisten dan ditindaklanjuti secara serius oleh organisasi perangkat daerah terkait.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah mengatakan, hasil inspeksi lapangan yang dilakukan DPRD dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dari sejumlah wajib pajak. Hal itu dinilai menjadi sinyal positif bagi pencapaian target pendapatan tahun ini.
“Kalau pengawasan dilakukan terus dan ada tindak lanjut dari perangkat daerah, kami optimistis target PAD bisa tercapai,” kata Fauzi, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, Balikpapan memiliki sejumlah sektor strategis yang selama ini menopang pendapatan daerah, mulai dari pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, parkir, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, sektor-sektor tersebut masih menyimpan potensi yang dapat dimaksimalkan melalui pembaruan data, pengawasan rutin, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Fauzi menilai salah satu tantangan utama bukan terletak pada minimnya potensi, melainkan pada konsistensi pengelolaan. Jika pengawasan hanya dilakukan sesaat, maka peningkatan penerimaan akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara legislatif dan pemerintah kota. Menurut dia, DPRD dapat mendorong pengawasan dan evaluasi, namun pelaksanaan teknis tetap berada di tangan perangkat daerah.
Selain pengawasan manual di lapangan, Fauzi mendorong pemanfaatan sistem digital dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Transparansi data dinilai penting untuk memudahkan pengawasan sekaligus menutup celah kebocoran penerimaan.
“Kalau sistem digital diperkuat, pendapatan bisa dipantau lebih akurat dan wajib pajak juga lebih mudah melapor,” ujarnya.
Komisi II berharap tren peningkatan kepatuhan yang mulai terlihat dapat terus dijaga hingga akhir tahun anggaran. Dengan langkah itu, target PAD Rp1,85 triliun dinilai bukan hanya bisa tercapai, tetapi berpeluang terlampaui.
