21 Nov 2026

Status PEP Bukan Tuduhan Kriminal: Yehu Wangsajaya Ajak Masyarakat Melek Aturan dan Waspada Pinjam Nama

noeh21
Infografis literasi keuangan tentang Politically Exposed Person (PEP) dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
      
SekdaTV.Com || JAKARTA - Pernah mendengar istilah PEP saat membuka rekening bank, atau membacanya dalam berita kasus korupsi dan pencucian uang? Menurut Dr. Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom., yang dikenal dengan julukan "Jenderal Bersahaja", istilah itu sering disalahpahami. Banyak orang mengira PEP hanya urusan pejabat, atau keliru menganggapnya cap pelaku kejahatan.
 
Yehu mengaku punya alasan khusus mengangkat topik ini. Ia pernah belajar di UNAFEI, Fuchu, Tokyo, Jepang, dengan konsentrasi anti pencucian uang (anti money laundering). Di sana, kata Yehu, ia diajari tentang Politically Exposed Person (PEP) dan ditunjukkan harta kekayaan para menteri dari negara-negara peserta. Menurutnya, hal itu penting diketahui juga oleh masyarakat Indonesia, sehingga ia memberikan literasi digital tentang PEP.
 
Apa itu PEP?
 
Mengacu pada standar internasional (FATF) serta aturan di Indonesia (POJK No. 8/2023 dan PPATK), Yehu menjelaskan PEP adalah orang yang sedang atau pernah memegang jabatan publik strategis. Cakupannya meliputi pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, perwira tinggi TNI/Polri, pimpinan BUMN, elite partai politik, hingga pejabat organisasi internasional.
 
Yang sering tidak disadari, kata Yehu, pengawasan ini juga melekat pada Relatives and Close Associates (RCA), yakni keluarga dan rekan dekat atau rekan bisnis yang terhubung dengan pejabat tersebut.
 
Bukan tuduhan kriminal
 
Yehu meluruskan, status PEP adalah langkah pencegahan, bukan vonis bersalah. Ia menyebut:
- bank atau lembaga keuangan dilarang menolak atau memblokir nasabah secara otomatis hanya karena berstatus PEP;
- lembaga keuangan hanya menerapkan uji tuntas yang lebih ketat (Enhanced Due Diligence) untuk memastikan kewajaran sumber kekayaan dan transaksi;
- status PEP tidak otomatis hilang saat seseorang pensiun atau lengser, dan tingkat risikonya dievaluasi berkala.
 
Mengapa warga biasa perlu waspada
 
Menurut Yehu, dalam modus pencucian uang modern pelaku jarang memakai rekening atas nama sendiri. Mereka kerap memanfaatkan praktik pinjam nama (nominee): KTP, rekening bank, aset, atau perusahaan atas nama keluarga, kerabat, maupun rekan bisnis dipakai untuk menyamarkan pemilik manfaat (beneficial owner) yang sebenarnya.
 
Ia mengingatkan, meminjamkan identitas, rekening bank, atau dompet digital untuk menampung dana yang asal-usulnya tidak jelas dapat menyeret warga biasa ke jerat hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
 
Kripto bukan ruang gelap
 
Yehu menyebut sebagian pelaku kini mencoba menyamarkan aliran dana lewat aset kripto, stablecoin seperti USDT dan USDC, hingga dompet swakelola (unhosted wallet), karena mengira kripto mustahil dilacak.
 
Menurutnya, jaringan blockchain mencatat setiap jejak transaksi secara permanen. Dengan memadukan kecerdasan buatan (AI), blockchain analytics, dan forensik digital, aparat penegak hukum bersama PPATK dan OJK kini, kata Yehu, mampu menelusuri aliran dana lintas jaringan hingga membuktikan identitas pemilik aslinya.
 
Langkah sederhana melindungi diri
 
Yehu mengajak masyarakat untuk:
- menjaga integritas identitas dan tidak meminjamkan atau "menyewakan" KTP, rekening bank, maupun akun kripto kepada siapa pun;
- memastikan kejelasan sumber dana sebelum menerima titipan aset atau menjalin kerja sama bisnis;
- mendukung transparansi keuangan demi Indonesia yang bersih, modern, dan berdaulat.
 
Bagi Yehu, literasi adalah benteng pertahanan pertama masyarakat. Ia mengajak publik membagikan edukasi ini agar keluarga dan sahabat terhindar dari jerat kejahatan keuangan di era digital.
 
Yehu Wangsajaya adalah mantan perwira tinggi Polri yang dikenal dengan julukan "Jenderal Bersahaja".
Sentuh gambar untuk melihat lebih jelas