SekdaTV.Com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet, Senin (27/4/2026). Enam pejabat setingkat menteri dan kepala badan resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta menjadikan ini reshuffle kelima sejak Prabowo memimpin pemerintahan pada Oktober 2024, atau rata-rata satu kali perombakan setiap tiga bulan.
Perubahan paling mencolok adalah masuknya Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang digeser ke posisi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Di sisi lain, mantan Kepala Staf TNI AD Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Muhammad Qodari. Qodari sendiri tidak keluar dari lingkaran istana — ia digeser menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), menggantikan Angga Raka Prabowo.
Dua nama lain yang masuk adalah Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, dan Abdul Kadir Karding yang kini menjabat Kepala Badan Karantina Indonesia.
Konsolidasi di Tengah Kritik
Pengamat menilai reshuffle kali ini sarat muatan konsolidasi politik. Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menyebut langkah Prabowo sebagai upaya membangun persekutuan menghadapi tekanan dari berbagai pihak.
"Kalau disebut konsolidasi, ya, pasti konsolidasi. Kenapa Presiden butuh konsolidasi? Karena pertarungan dia terhadap oligarki," kata Syahganda.
Ia menambahkan bahwa masuknya Jumhur Hidayat ke lingkaran pemerintahan mencerminkan kebutuhan Prabowo akan sosok yang memiliki basis massa kuat. Pengamat ilmu pemerintahan Anton Permana melihat hal yang senada dengan tidak adanya satu kekuatan politik yang dominan, koalisi dan penataan ulang posisi menjadi instrumen utama stabilisasi roda pemerintahan.
Peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor, menyebut reshuffle ini juga didorong oleh derasnya arus kritik yang belakangan menyasar pemerintah. Prabowo, menurut Firman, membutuhkan sosok-sosok yang lebih artikulatif untuk mengomunikasikan kebijakan di tengah tekanan publik yang kian keras.
Lima Kali Rombak Kabinet
Dalam kurun 18 bulan pertama pemerintahannya, Prabowo telah lima kali mengubah susunan kabinetnya. Frekuensi yang tinggi ini memunculkan pertanyaan soal stabilitas tim dan arah kebijakan pemerintah ke depan meski pihak istana selama ini menyebut setiap reshuffle sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan penguatan struktur pemerintahan. (red)
